Sesi Praperadilan Irjen Napoleon Bonaparte Dilanjutkan, Agenda Pemeriksaan Saksi

Sesi Praperadilan Irjen Napoleon Bonaparte Dilanjutkan, Agenda Pemeriksaan Saksi

Merdeka. com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang gugatan praperadilan dengan dilayangkan oleh Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Bareskrim Polri, Rabu (30/9) hari ini. Agenda sidang saat ini adalah pemeriksaan saksi ahli dan barang bukti.

“Diagendakan pukul 10. 00 WIB, ” ungkap Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Haruno saat dikonfirmasi.

Sebelumnya diketahui bahwa, sidang gugatan tersebut dilakukan terkait penetapan status tersangka kasus gratifikasi dalam penghapusan red notice Djoko Tjandra. Gugatan praperadilan tersebut diajukan oleh mantan Kadiv Hubinter Polri di dalam 2 September 2020 lalu.

Sidang perdana diagendakan berlangsung pada Senin (21/9) lalu. Meskipun demikian, Bareskrim Polri selaku termohon urung hadir sehingga sidang dijadwalkan kembali berlangsung pada Senin (28/9).

Pada sidang hari Senin (28/9), kubu Napoleon membacakan aksioma permohonan di hadapan majelis ketua. Kuasa hukum Napoleon menilai bila Bareskrim Polri selaku termohon tidak memiliki bukti penerimaan suap kepada kliennya.

“Pemohon serupa meyakini bahwa sampai saat tersebut penyidik tidak memiliki barang bahan suap sebagaimana yang disangkakan dalam pasal-pasal pidana yang dicantumkan pada surat perintah penyidikan, ” sirih kata Kuasa Hukum Napoleon, Putri Maya Rumanti membacakan surat permohonan.

Putri menambahkan, gugatan juga diajukan agar status simpulan yang merundung kliennya bisa diuji dalam sidang praperadilan. Tak hanya itu, dia menyebut jika Napoleon tidak menerima suap ataupun kekayaan dari sejumlah pihak dalam kejadian tersebut.

“Pemohon memang tidak pernah menerima pemberian suap atau janji dalam bentuk apapun terkait red notice atas tanda Djoko S Tjandra, ” sambungnya.

Putri melanjutkan, pra masuk ke tahap penyidikan, Polri selaku termohon disebut tidak ada alat bukti yang cukup untuk menjerat tersangka sebagaimana termaktub pada Pasal 184 ayat 1 KUHAP.

Jawaban Bareskrim

Dalam jawaban yang dibacakan di ruang 5 Pengadilan Jati Jakarta Selatan, Selasa (29/9). Awak hukum Bareskrim Polri menolak semesta dalih yang diajukan oleh Napoleon selaku pemohon. Tak hanya itu, termohon juga tidak menjawab utama per satu permohonan yang dibacakan pada sidang sebelumnya.

“Bahwa termohon menolak dengan bahana seluruh dalil permohonan praperadikan dengan diajukan pemohon, kecuali yang betul-betul diakui secara tegas oleh termohon, ” kata tim hukum Bareskrim Polri.

“Kedua, termohon tidak akan menjawab dan nenanggapi satu persatu dalil-dalil permohonan pemohon namun tidak berarti termohon membenarkan dalil-dalil pemohon, tapi termohon bakal menjawab suatu bentukjawbaan satu kesatuan utuh yang tidak terpisah utama dengan lainnya sesuai proses pemeriksaan, ” tambahnya. [ded]

Location | Posted in Info