PPNI: Tidak Masuk Akal Jika Pemerintah Gegabah Memberikan Vaksin Covid-19

PPNI: Tidak Masuk Akal Jika Pemerintah Gegabah Memberikan Vaksin Covid-19

Merdeka. com – Ketua Umum Persekutuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadhillah, mengatakan pemerintah pasti hendak memperhatikan sisi keamanan dan efektivitas vaksin sebelum melakukan vaksinasi Covid-19. Terlebih, jika vaksin sudah melewati uji klinis tahap tiga oleh sebab itu dipastikan tidak terdampak buruk untuk kesehatan.

“Saya taksir sangat tidak masuk di tepat jikalau pemerintah Indonesia gegabah dalam rangka pemberian vaksin, ” katanya dalam diskusi virtual, Rabu (4/11).

Keyakinan Harif itu berangkat dari pemetaan lima klan prioritas penerima vaksin Covid-19 sebab pemerintah. Lima kelompok tersebut yakni pertama tenaga medis, paramedis contact tracing dan pelayan publik tercatat TNI /Polri.

Kedua, masyarakat yang terdiri atas tokoh agama, set daerah (kecamatan, desa, RT/RW) & sebagian pelaku ekonomi. Ketiga, semesta tenaga pendidik mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan sekadar perguruan tinggi.

Keempat, aparatur pemerintah yakni pusat, daerah dan legislatif. Kelima, peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Harif meyakini, pemerintah tidak akan ceroboh menjadikan lima kelompok tersebut jadi prioritas penerima vaksin tanpa memikirkan aspek keamanan.

“Jadi kelompok ini kan luar biasa dalam sebuah negara. Bagaimana jika pemerintah gegabah memberikan vaksin dalam TNI/Polri yang memberikan dampak di keamanan negara ini, bagaimana kesopanan masyarakat akan bisa terjamin. Begitu juga tenaga kesehatan. Kalau pemberian vaksin ke tenaga kesehatan gegabah mengakibatkan banyak tenaga kesehatan patuh dan tidak bisa melaksanakan kesibukan ini makin membuat beban pelayanan, ” ujarnya.

“Jadi saya kira ini menjadi menggubris kita semua agar kita tak banyak komen tapi menunggu buatan dari BPOM. Kalau BPOM sejumlah aman dan efikasi, bagus. Jika tidak aman saya yakin tidak diberikan. Saya punya keyakinan tersebut, ” tutupnya. [ray]

Location | Posted in Info