Pemprov Riau Rapat Bahas Pengganti Wako Dumai yang Ditahan KPK

Pemprov Riau Rapat Bahas Pengganti Wako Dumai yang Ditahan KPK

Merdeka. com – Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah ditahan Tip Pemberantasan Korupsi (KPK). Zulkifli merupakan tersangka kasus dugaan suap pengurusan taksiran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tanah air Dumai tahun anggaran 2018, dan gratifikasi.

Sedangkan Pengantara Wali Kota Dumai Eko Suharjo sudah mengambil cuti karena maju di Pilkada Kota Dumai. Imbasnya, pimpinan Pemko Dumai mengalami kekosongan.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Riau berencana menunjuk pelaksana harian agar roda tadbir di Dumai berjalan.

“Malam ini kami bahas, saya sudah memanggil Kepala Biro Tapem (Tata Pemerintahan), ” ujar Sekretaris Daerah Pemprov Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid kepada merdeka. com, Selasa (17/11).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Zulkifli ditaha semasa 20 hari ke depan.

“Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan tersangka ZAS (Zulkifli) selama 20 hari terhitung sejak tanggal 17 November 2020 datang dengan 6 Desember 2020, ” ujarnya.

Zulkifli ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai simpulan. Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah ditetapkan sebagai tersangka arah kasus dugaan suap pengurusan perkiraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Praja Dumai, tahun anggaran 2018.

Selain dijerat dalam Urusan suap, Zulkifli Adnan juga ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi.

Dalam kasus suap pengurusan DAK Dumai, Zulkifli diduga menyampaikan suap Rp550 juta kepada pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo. Yaya sendiri divonis 6, 5 tahun penjara dalam kasus pengurusan DAK ini.

Sedangkan terkait kasus gratifikasi, Zulkifli diduga menerima uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta . KPK berniat penerimaan tersebut berkaitan dengan kedudukan Zulkifli dan tidak dilaporkan oleh Zulkifli.

Pada peristiwa suap, Zulkifli disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pencetus 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Kejahatan Korupsi juncto Pasal 55 bagian (1) ke 1 KUHP.

Untuk perkara kedua, Zulkifli dijerat Pasal 12 B ataupun Pasal 11 Undang Undang Cetakan 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP [eko]

Location | Posted in Info