Pemimpin DPRD DKI Minta Pemprov Kembalikan 100 persen TKD ASN

Pemimpin DPRD DKI Minta Pemprov Kembalikan 100 persen TKD ASN

Merdeka. com – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Awak Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat mempertimbangkan pengembalian Tunjangan Kinerja Wilayah (TKD) aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI.

Dia menyatakan ASN dengan dimaksud yakni yang ikut berlaku dalam penanganan pandemi virus corona atau Covid-19. Seperti halnya Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Bencana, Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Dinas Lingkungan Hidup, dan Jawatan Perhubungan.

“Sadar atau tidak mereka lah pahlawan-pahlawan kita di Jakarta. Mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di saat pandemi seperti ini, ” prawacana Prasetio dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11).

Dia membaca TKD ASN DKI mengalami segmen akibat pandemi sebesar 25 obat jerih terhitung sejak April-Desember 2020. Morat-marit 25 persen lagi pemberiannya ditunda dan rencananya diberikan pada tahun depan.

Karena hal itu, ASN hanya menerima 50 persen hak keuangannya. Prasetio menyatakan adanya peningkatan APBD Perubahan DKI 2020 menjadi Rp63, 23 triliun dari Rp47, 2 triliun.

“Kita harus prioritaskan anggaran untuk program dan orang-orang dengan bersentuhan langsung menangani pandemi, ” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merebahkan sejumlah Anggaran Pendapatan Belanja Wilayah (APBD) di Ibu Kota dialokasikan untuk penanganan pandemi virus corona Covid-19. Salah satu anggaran dengan dipotong adalah Tunjangan Kinerja Kawasan (TKD) bagi ASN.

“Relokasi juga terjadi pada bayaran pegawai. Anggaran belanja pegawai redup sebesar Rp 4, 3 triliun, di mana TKD ASN Pemprov DKI Jakarta besarannya 25 komisi direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos, ” ujar Anies dalam keterangannya, Jumat (29/5).

Selain direlokasi untuk mengamankan anggaran tumpuan sosial (bansos), Anies menyebut anggaran TKD juga ditunda diberikan pada ASN. Anies menyebut, nantinya perkiraan tersebut dialokasikan untuk biaya tidak terduga.

“Dan 25 persen berikutnya ditunda pemberiannya sebab dialihkan untuk darurat penanganan Covid-19, ” kata Anies.

Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6. com [eko]

Location | Posted in Info