Ombudsman Minta Perusahaan Transparan Soal Keuangan Jika Terkendala Tukar THR

Ombudsman Minta Perusahaan Transparan Soal Keuangan Jika Terkendala Tukar THR

Merdeka. com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta perusahaan-perusahaan di Tanah Air biar bersikap transparan soal laporan keuangan selama 2 tahun terakhir kepada buruh, praktisi, atau karyawan bila terkendala membayar tunjangan hari umum (THR).

“Perusahaan harus transparan menunjukkan masukan keuangan kepada karyawan asalkan memang kondisi keuangan medium sulit, ” kata anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng di Jakarta dilansir Antara, Rabu (5/5).

Dengan berpose transparan, kata dia, pekerja akan mengetahui apakah kongsi tersebut betul-betul kesulitan pada hal keuangan atau cuma sebatas akal-akalan untuk memurukkan atau tidak membayar urusan kepada karyawan.

Kendati demikian, dia mengucapkan apakah perusahaan-perusahaan di Desa Air betul-betul masih kesulitan. Padahal, pemerintah telah menyampaikan sejumlah bantuan atau relaksasi untuk mendorong percepatan roda perekonomian.

“Perlu juga dilihat apakah semua perusahaan yang sudah di dalam kondisi baik, ” ujarnya.

Menurut dia, jika perusahaan bersikap terang dan memang dalam peristiwa sulit secara finansial, para buruh akan memahaminya.

Pada kesempatan itu, Ombudsman juga meminta supaya sosialisasi Surat Edaran Cetakan M/6HK. 04/IV/2021 terkait THR keagamaan yang dikeluarkan sebab Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bertambah dimasifkan.

“Kami melihat sosialisasi terkait secara surat edaran ini belum begitu masif, ” katanya.

Bahkan, masih ada pemerintah daerah dan juga perusahaan yang mungkin belum menerima informasi dengan penuh SE Nomor M/6HK. 04/IV/2021 tentang THR.

Dikhawatirkan ada pihak-pihak yang salah dalam menguraikan surat edaran itu jadi dapat merugikan buruh, pekerja, atau karyawan.

“Jadi, sosialisasi ini penting sebab tanpa persepsi yang sama maka tindakan yang diambil pemerintah daerah maupun perusahaan bisa berbeda pula, ” katanya. [ray]