Djoko Tjandra Didakwa Suap 2 Jenderal Polisi Urus Penghapusan Status Target

Djoko Tjandra Didakwa Suap 2 Jenderal Polisi Urus Penghapusan Status Target

Merdeka. com awut-awutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan arah Djoko Tjandra terkait kasus penghapusan status red notice. Dia didakwa telah menyuap dua jendral polisi yakni Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo untuk mengurus kejadian tersebut.

Djoko Tjandra melalui terdakwa Tommy Sumardi bekerjasama memberikan uang suap kepada mantan Kadiv Hubinter Bareskrim Polri Irjen Napoleon Bonaparte sejumlah SGD 200 ribu dan USD 270 seperseribu. Sementara mantan Kepala Biro Pemimpin Pengawas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo diberikan uang sebesar USD 150 ribu.

“Dengan maksud supaya pegawai kampung atau penyelenggara negara tersebut, melakukan atau tidak berbuat sesuatu di dalam jabatannya yaitu supaya Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte dan Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari Jadwal Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi, ” tutur jaksa di Pengadilan Kampung Jakarta Pusat, Senin (2/11).

Menurut jaksa, Irjen Napoleon menimbulkan surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI, yaitu surat nomor B/1000/IV/2020/NCB-Div HI tanggal 29 April 2020, surat nomor B/1030/IV/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, dan surat nomor B/1036/IV/2020/NCB-Div HI tgl 05 Mei 2020.

“Yang dengan surat-surat tersebut pada tanggal 13 Mei 2020 pihak Imigrasi melakukan penghapusan posisi DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra dari sistem Enhanced Menahan System (ECS) pada Sistim Bahan Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi, ” jelas jaksa.

Upaya tersebut bertentangan dengan urusan Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo selaku polisi yang seharusnya melakukan penangkapan terhadap Djoko Tjandra kalau masuk ke Indonesia. Juga seharusnya keduanya dapat menjaga informasi Interpol hanya untuk kepentingan Kepolisian & penegakan hukum, serta tidak menerima pemberian berupa hadiah atau janji-janji.

“Sebagaimana diatur di Pasal 15 ayat (1) tulisan l dan Pasal 23 UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 46 Peraturan kapolri Cetakan 5 tahun 2011 tentang Penerapan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan Aseanapol (e-ADS) di Indonesia, ” kata jaksa.

Reporter: Nanda Perdana
Sumber: Liputan6. com [rhm]

Location | Posted in Info